Tanahyang tidak memiliki sertifikat atau tanah yang belum dibebani hak sama sekali secara prinsip adalah tanah negara. Konsepsi tersebut disebut dengan hak menguasai tanah oleh negara yang bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan: "Bumi, dan air dan PPJBadalah singkatan dari perjanjian pengikatan jual beli. PPJB merupakan istilah yang umum dikenal dalam proses jual beli tanah atau rumah. Namun, perlu diketahui bahwa PPJB tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, terdapat sejumlah peraturan yang menggunakan istilah PPJB, salah satunya PP 14/2016 dan Sebelummembahas alur pengaduan di LAPS SJK, perlu Anda ketahui terlebih dahulu jenis-jenis pengaduan yang dapat dapat ditangani dan diselesaikan melalui LAPS SJK. Berdasarkan POJK 31/2020, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menyediakan dua jenis layanan pengaduan yang diajukan oleh konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan ("PUJK Sebuahtanah yang memiliki sertifikat ganda biasanya bisa menyebabkan masalah seperti sengketa tanah. Hal ini dikarenakan pemilik dari tanah tersebut bisa dua orang yang berbeda. Sehingga menyebabkan kepemilikan tanah yang sah juga masih belum jelas. 2) barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani credietverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain; 22 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Melalui Mediasi Di Pengadilan. Dalam pemeriksaan perkara sengketa perdata yang diantaranya mengenai hak atas tanah, hakim yang mengadili wajib mengusahakan perdamaian antara kedua belah berperkara. Dasar hukumnya, Pasal 154 R.Bg atau Pasal 130 H1R: .

bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang belum bersertifikat